Terkait beredarnya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu yang ditemukan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi, apalagi diketahui kebanyakan yang dipalsukan adalah peserta kelas III.  

“Mengenai kartu BPJS Kesehatan yang palsu menurut saya pihak yang memalsukan kartu BPJS Kesehatan merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Apalagi kartu BPJS Kesehatan palsu ini merupakan kepunyaan masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak terdaftar sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),” ujarnya kepada parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/07/2016).

Menurutnya,  kasus ini menjadi bukti bahwa masih minimnya sosialisasi yang dilakukan  BPJS Kesehatan di daerah khusunya di pedesaan terutama cara mendaftar sebagai peserta. “Kalau sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik dan merata saya kira hal ini bisa dihindari,” kata politisi Fraksi PPP ini. 

Ia  minta  aparat hukum menindak para pemalsu kartu BPJS yang dipalsukan ini. Pihak BPJS juga, tambah Iqbal, harus mensosialisasikan proses pengurusan kartu jaminan kesehatan yang wajib dimiliki semua Warga Negara Indonesia itu.

Selain itu ia juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) BPJS untuk  melakukan evaluasi kinerja dan program BPJS Kesehatan untuk mengetahui program-program dari BPJS mana saja yang belum terlaksana dengan baik. Karena itu salah satu dari tugas Dewas yaitu untuk memastikan program BPJS Kesehatan ini tepat sasaran.  

Sebelumnya diketahui di sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu dari seorang calon pasien  yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi, Kamis lalu yang kartunya tidak terdaftar di BPJS Kesehatan.

Saat ini,  sudah ada  sekitar 230 orang dari 23 RW di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang memiliki Kartu BPJS Kesehatan palsu.  (rnm, sc) foto: Jayadi/mr.